Breaking News

DPRD Pamekasan Minta TV Kabel Ditarik Retribusi

Pamekasan, 17/10 (Media Madura) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur meminta agar usaha TV kabel ditarik retribusi.

Menurut Ketua DPRD Pamekasan, Halili, usaha tersebut perlu diatur, serta SKPD terkait diminta menarik pajak, karena usaha jasa jaringan  TV kabel tersebut cukup besar.

“Kami harap usaha tersebut segera ditarik pajak, masak hanya warung makan, selama ini status usaha TV kabel masih belum jelas. Sehingga tidak bisa ditarik pajak,” katanya, Senin (17/10/2016).

Ditambahkan oleh Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu, perihal tersebut sudah disampaikan kepada Tim Anggaran Pemkab Pamekasan kala rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Pamekasan. Dengan adanya pajak dari sektor baru itu, pendapatan asli daerah (PAD) bisa lebih ditingkatkan.

“Padahal usaha tersebut cukup menjanjikan dan layak untuk bisa dikenakan pajak, makanya kami ingin ada aturannya,” tambah Halili.

Saat ini, jumlah pelanggan TV kabel di bumi gerbang salam mencapai puluhan ribu dengan tarif tagihan setiap pelanggan per bulan sebesar Rp 25 ribu.

“Di lapangan pihak eksekutif harus tahu caranya, yang jelas harus tetap berdasarkan aturan. Cari cantolan aturannya, biar penarikan pajak itu ada payung hukumnya,” tutupnya.

sumber : http://mediamadura.com

730total visits,1visits today

About Sekretariat DPRD Pamekasan

Leave a Reply