Sehubungan adanya penambahan & untuk mengoptimalkan fungsi-fungsi kedepan, maka portal/website Sekretariat DPRD sementara masih belum aktif maksimal, termasuk didalamnya tentang Core Sistem yang mencakup tentang aktifitas DPRD, DPRD Mobile, SPPD Online, e-Aspirasi dan Surat Elektronik, oleh sebab itu kami mohon maaf atas mungkin terganggunya informasi yang diterima.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan

Alat Kelengkapan DPRD

BADAN MUSYARAWAH

Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD bersifat tetap yang diantaranya memiliki tugas menetapkan agenda, menetapkan jadwal acara rapat, merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus dan melaksanakan tugas lainnya yang diserahkan oleh rapat paripurna.

Pasal 75

Badan Musyawarah Mempunyai Tugas :

  • Mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;
  • Menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian Raperda, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya;
  • Memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
  • Meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada AKD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
  • Menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
  • Memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan;
  • Merekomendasikan pembentukan Pansus; dan
  • Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada Banmus.

 

KOMISI-KOMISI

Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76;

Pasal 76

  • Komisi merupakan AKD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
  • Setiap Anggota DPRD kecuali Pimpinan DPRD, wajib menjadi anggota salah satu Komisi.
  • Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 4 (empat) Komisi.
  • Jumlah anggota setiap Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diupayakan sama.
  • Pimpinan Komisi dipilih dari dan oleh anggota Komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna.
  • Pimpinan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua dan 1 (satu) orang sekretaris.
  • Penempatan Anggota DPRD dalam Komisi dan perpindahannya ke Komisi lain didasarkan atas usul Fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran.
  • Usul Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD.
  • Keanggotaan dalam Komisi diputuskan dalam rapat paripurna atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran.
  • Masa jabatan pimpinan Komisi ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun 6 enam (bulan).
  • Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi, dilakukan kembali pemilihan ketua, wakil ketua, dan/ atau sekretaris komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
  • Masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.
  • Perpindahan Anggota DPRD antarkomisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 83

Komisi-Komisi mempunyai Tugas & Wewenang:

  • Memastikan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
  • Melakukan pembahasan terhadap Raperda ;
  • Melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi ;
  • Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas Komisi ;
  • Membantu Pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD ;
  • Menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat ;
  • Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di Daerah Kabupaten ;
  • Melakukan kunjungan kerja Komisi yang bersangkutan atas persetujuan Pimpinan DPRD ;
  • Mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat ;
  • Mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing Komisi ;
  • Mengadakan pembahasan rancangan APBD sebelum dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi oleh Banggar; dan
  • Memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi.
  • Komisi-komisi dalam DPRD terdiri dari :
    • Komisi I;
    • Komisi II;
    • Komisi III; dan
    • Komisi IV.
  • Bidang Tugas Masing-masing Komisi meliputi :
    • Komisi I : Bidang Pemerintahan Umum, Bidang Pertanahan, Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Bidang Hukum, Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Bidang Kesbangpolinmas, Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik dan Persandian, Bidang Pengawasan Internal Pemerintahan (Inspektorat), dan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
    • Komisi II : Bidang Pertanian, Bidang Kehutanan, Bidang Peternakan dan Perikanan, Bidang Perindustrian, Bidang Perdagangan, Bidang Perkoperasian serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Bidang Penanaman Modal, Bidang Keuangan Daerah dan Aset Daerah, Bidang Ketahanan Pangan, dan Bidang Perekonomian.
    • Komisi III : Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Bidang Perumahan dan kawasan Permukiman, Bidang Perencanaan Pembangunan, Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bidang Perhubungan, dan, Bidang Lingkungan Hidup.
    • Komisi IV : Bidang Sosial, Bidang Kesehatan, Bidang Pendidikan, Bidang Kebudayaan, Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Bidang Kepemudaan dan Olahraga, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Bidang Kearsipan, Bidang Perpustakaan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Bidang Pariwisata.
  • Mitra Kerja masing-masing komisi meliputi :
    • Komisi I :
    1. Inspektorat Daerah.
    2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
    3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
    4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
    5. Dinas Komunikasi dan Informatika.
    6. Sekretariat DPRD.
    7. Satuan Polisi Pamong Praja.
    8. Satuan Polisi Pamong Praja.
    9. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
    10. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
    11. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah.
    12. Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
    13. Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian.
    • Komisi II :
    1. Badan Keuangan Daerah.
    2. Dinas Perikanan.
    3. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan.
    4. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
    5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
    6. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.
    7. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah.
    8. Perusahaan Daerah Air Minum.
    9. Bank Jatim.
    10. 1Bank Perkreditan Rakyat Jatim.
    11.  Badan Usaha Milik Daerah.
    12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
    •  
    • Komisi III :
    1. 1. Dinas Lingkungan Hidup.
    2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
    3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
    4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
    5. Bagian Administrasi Pembangunan dan Infrastruktur Sekretariat Daerah.
    6. Dinas Perhubungan.
    7. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.
    • Komisi IV :
    1. Badan Penaggulangan Bencana Daerah.
    2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
    3. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.
    4. Dinas Kesehatan.
    5. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga.
    6. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
    7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
    8. Dinas Sosial.
    9. Dinas Pendidikan.
    10. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
    11. RSUD dr. Slamet Martodirdjo.
    12. RSUD Waru.
    13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.
    • Hubungan Kerja masing-masing Komisi meliputi :
      • Komisi I :
      1. Korem 101 Antasari
      2. Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan.
      3. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan.
      4. Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan.
      5. Kanwil Departemen Kehakimkan dan HAM Kal.Sel.6. RRI Cabang Madya Banjarmasin.
      6. TVRI Kalimantan Selatan.
      7. LKBN Antara.
      8. Biro Statistik Kalimantan Selatan.
      9. Badan Pertanahan Nasional.
      10. Organisasi Sosial politik/Parpol.
      11. Organisasi/Lembaga/Badan yang bergerak dibidang Pertanahan, Keamanan,Penerangan & Kemasyarakatan, hukum.
      12. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin.
      13. Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP).
      14. Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Wilayah Kal.Sel.
      15. KPU Provinsi Kalimantan Selatan.
      16. KPID (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah) Prov. Kal. Sel.
      17. BKN REG VIII Kalimantan.
      • Komisi II :
        1. Depot Logistik Kalimantan Selatan.
        2. Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dan Asosiasi Pengusaha Lainnya.
        3. Majelis Perhutanan Indonesia.
        4. Organisasi/Lembaga/Badan yang bergerak dibidang yang meningkatkan Perekonomian & Perindutrian/Perdagangan.
        5. Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kal.Sel.
        6. Kantor Perwakilan Departemen Keuangan.
        7. Kantor Wilayah Direktorat Jendral Anggaran Banjarmasin.
        8. Kanwil XI Direktorat Pajak Kalsel/Teng.
        9. Kantor Pelayanan Pajak Banjarmasin.
        10. Kantor Pelayanan Pajak Banjarbaru.
        11. Kantor Pelayanan Pajak Barabai.
        12. Kantor Pelayanan Pajak Tanjung.
        13. Kantor Pelayanan Pajak Batu Licin
        14. Kantor Inspeksi Bea dan Cukai Banjarmasin.
        15. Bank Indonesia Cabang Banjarmasin.
        16. Bank Pemerintah/Swasta beserta asosiasinya.
        17. Perusahaan Asuransi Pemerintah/Swasta.
        18. Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) Banjarmasin.
        19. Perum PN Garam Banjarmasin.
        20. PDAM se Kalimantan Selatan.
      • Komisi III :
        1. Kantor Daerah Pos dan Giro IX Kalimantan.
        2. Kantor Daerah Telekomunikasi Kalimantan.
        3. Perum Angkasa Pura I Banjarmasin.
        4. Perum Perumnas Perwakilan Kal.sel.
        5. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kal.Sel.
        6. PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia III Cabang Banjarmasin.
        7. PT. PLN Wilayah VI Kal.Sel/Teng.
        8. Pertamina.
        9. Organisasi/Lembaga/Badan/Asosiasi/Himpunan, gabungan, pengusaha yang bergerak dibidang Pembangunan, Transfortasi dan Pecinta Alam, REI (Real Estate Indonesia), Pertambangan dan Energi.
      • Komisi IV :
      1. Pengadilan Tinggi Agama Kal.sel.
      2. Kantor wilayah Departemen Agama Prov. Kal.Sel.
      3. Kopertis Wilayah XI Kalimantan.
      4. Tim Penggerak PKK Prov. Kal.Sel.
      5. KONI Daerah Kal.Sel.
      6. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Indonesia (BKKBNI) Prov. Kal.Sel.
      7. Perguruan Tinggi Negeri/Swasta se kalimantan Selatan.
      8. Organisasi/Lembaga/Badan Lembaga yang bergerak dibidang Sosial Kemasyarakatan, Keagamaan, Pemuda, Olah raga, Kebudayaan dan LSM (Lembaga Sosial Masyarakat).
      9. Badan Penelitian Obat dan Makanan (BPOM). 10. Kantor Kesehatan Pelabuhan.
      10. Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA)

 

BADAN ANGGARAN

Badan Anggaran merupakan Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. tugasnya

  • Memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Bupati tentang rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten ditetapkan;
  • Melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan Komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan KUA dan PPAS;
  • Memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan Raperda tentang APBD, Raperda tentang perubahan APBD dan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  • Melakukan penyempurnaan Raperda tentang APBD, Raperda tentang perubahan APBD dan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bersama tim anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten;
  • Melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten terhadap rancangan KUA serta rancangan PPAS yang disampaikan oleh Bupati; dan
  • Memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

 

BADAN KEHORMATAN

Badan Kehormatan merupakan Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk untuk melaksanakan dan menegakan kode etik DPRD dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

  • Badan Kehormatan mempunyai tugas :
    • Memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan kode etik;
    • Meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan kode etik yang dilakukan Anggota DPRD;
    • Melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
    • Melaporkan keputusan BK atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna.
  • Tugas BK dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.
  • Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, BK dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Untuk melaksanakan tugasnya Badan Kehormatan berwenang :

  • Memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
  • Meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
  • Menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik.

 

BADAN LEGISLASI DAERAH

Badan Legislasi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam Rapat Paripurna DPRD. Badan Legislasi bertugas :

  • Menyusun rancangan program Legislasi Daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas Rancangan Peraturan Daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran dilingkungan DPRD ;
  • Koordinasi untuk penyusunan program Legislasi Daerah antara DPRD dan Pemerintah Daerah ;
  • Menyiapkan rancangan Peraturan Daerah usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan ;
  • Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah yang diajukan anggota, Komisi dan/atau gabungan Komisi sebelum rancangan Peraturan Daerah tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPRD ;
  • Memberikan pertimbangan terhadap rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh anggota, Komisi di luar Prioritas rancangan Peraturan Daerah tahun berjalan atau diluar rancangan Peraturan Daerah yang terdaftar dalam program Legislasi Daerah ;
  • Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Peraturan Daerah melalui koordinasi dengan Komisi dan/atau Panitia khusus ;
  • Memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Peraturan Daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah ; dan
  • Membuat laporan kinerja dan inventaris masalah di bidang Perundang-undangan pada akhir masa keanggotaan DPRD.

 

ALAT KELENGKAPAN YANG LAIN

  • Dalam hal diperlukan, DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain berupa panitia khusus.
  • Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap.
  • Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam rapat paripurna DPRD atas usul anggota setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.
  • Pembentukan panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
  • Jumlah anggota panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan mempertimbangkan jumlah anggota setiap komisi yang terkait dan disesuaikan dengan program/kegiatan serta kemampuan anggaran DPRD.
  • Anggota panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing fraksi.
  • Ketua dan wakil ketua panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus.
  • Panitia khusus dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat DPRD.